anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menungkapkan prihatin terhadap banyaknya proyek dalam kalimantan timur yang terhambat masalah kepemilikan lahan, makanya dana yang dikucurkan pemerintah pusat melalui apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah selama kaltim yang menghambat penyaluran dana apbn, misalnya anggaran senilai rp277 miliar supaya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) selama kota tarakan, ujar hetifah, yang dan anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, dalam samarinda, jumat.
apabila selama tahun anggaran 2013 masalah lahan di lokasi pltu tak mampu dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, dengan begini dana dan senilai rp277 miliar tersebut mampu ditarik dulu ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu itu adalah proyek dengan pendanaan tahun jamak (multi years) yang tidak tidak rumit memperjuangkannya dengan dana apbn.
Informasi Lainnya:
apabila pendanaan tersebut dibatalkan pemerintah pusat, dengan demikian supaya mendapatkannya terserah dipastikan membutuhkan masa beberapa tahun lagi oleh karenanya hal ini amat disayangkan.
untuk tersebut, dia harapkan supaya pihak terkait dalam pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan tersebut. hal ini bertujuan agar perjuangan lama untuk memperoleh dana dari apbn mampu terserap optimal.
dikatakannya, beberapa kota modern di kaltim dan ekonominya tergantung pada industri dan jasa seperti tarakan, samarinda, balikpapan, dan bontang, baiknya mempunyai dua sumber energi listrik agar mempunyai pilihan apabila Satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, tutur hetifah, baru sangat tergantung selama pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi pemakaian warga saja masih susah, terlebih untuk kebutuhan industri baik kecil maupun menengah, katanya.
untuk itu, katanya, saat banyak proyek pembangunan pltu ataupun pembangkit listrik selain tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif untuk agar proyek agar solusi pembangkit listrik tersebut dapat berjalan lancar.
menurutnya, angka proyek selama kaltim dan didanai apbn juga tak mampu direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat banyak dan tersebar hampir dalam seluruh kabupaten serta kota, tergolong pada kawasan perbatasan, seperti pembangunan embung selama sebatik serta nunukan, pembangunan waduk marangkayu dalam kukar, serta proyek penanggulangan banjir di samarinda.
pembangunan rumah kepada penduduk miskin selama nunukan, malinau, dan kutai barat juga tidak terserap dananya sebab faktor lahan.
misalnya, katanya, pembangunan rumah baik huni kepada masyarakat miskin di kawasan perbatasan yang terkendala sebab tak adanya surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami penduduk tersebut.
terkait melalui banyaknya proyek dan terhambat karena masalah lahan tersebut, hetifah berharap supaya kepala daerah berbicara langsung melalui warga di membebaskan lahan.
dia juga menyatakan heran atas masalah lahan tersebut sebab selama mana saja membangun dalam kaltim, selalu ditampilkan yang dituntut ganti rugi dan kadang-kadang terasa ada oknum yang ingin mengikuti hal berlebihan daripada proyek pembangunan yang sesungguhnya agar penduduk tersebut.
